Bupati dan DPRD Majene Tinjau Pulau Lere-lerekang

MAJENE — Harapan Kabupaten Majene meraih pendapatan dari hasil pengelolaan minyak dan gas, segera terwujud. Pearl Oil selaku perusahaan yang memenangkan tender pengelolaan potensi migas di sekita Pulau Lere-lerekang.

Penduduk Majene 173.059 jiwa Kursi DPRD Majene tak Bertambah

MAJENE — Alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Majene untuk periode 2014-2019 dipastikan tak bertambah. Jumlah kursi DPRD Majene masih bertahan pada angka 25.

Sandeq Race

Sandeq Race, adalah lomba perahu layar yang hampir setiap tahun digelar. Selain itu, Sandeq Race ini sebagai budaya rakyat Sulawesi Barat (Sulbar).

Siswa Majene Dominasi OSN Sulbar

MAJENE — Siswa asal Kabupaten Majene mendominasi hasil seleksi olimpiade sains nasional (OSN) tingkat Provinsi Sulbar. Itu diketahui melalui pengumuman resmi di situs Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin 8 Juli.

Tenun Khas Mandar Majene

Tangan terampil menari di atas benang-benang. Di bawah rumah panggung khas Mandar, seorang perempuan Mandar bernama Mudia menekuni kain tenun yang tengah dibuatnya.

Mahasiswa KKN Unhas Gel. 85 di Kelurahan Baruga

Kelurahan Baruga pada tanggal 23 Juni lalu kedatangan tamu mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Mahasiswa universitas terbaik di Indonesia Timur ini bertujuan melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di kelurahan Baruga yang berakhir pada 3 Agustus ini.


counters

Kamis, 14 November 2013

KAWASAN PERKANTORAN DIUSUL BEBAS ROKOK


MAJENE — Dinas Kesehatan (Dinkes) Majene akan mengusulkan agar tahun depan seluruh area perkantoran di daerah ini menjadi kawasan bebas rokok. Hal itu diusulkan melalui program legislasi daerah (prolegda).
Kepala Dinkes Majene dr Evawaty mengatakan, malalui prolegda itu seluruh kawasan perkantoran yang ada di daerah ini akan bebas rokok. “Larangan tersebut lebih keras, sebab setiap orang yang bekerja dan mendatangi kantor pemerintah tidak dibolehkan lagi membawa rokok,” tegas dr Evawaty, saat menjadi pembina upacara di Kantor Bupati Majene, Senin 4 November.
Larangan tersebut, kata Evawaty, sudah direalisasikan dan kini berjalan efektif pada Kantor Dinkes Majene. Namun ia tidak menampik jika masih ada segelintir stafnya masih merokok. “Walau pun masih menjadi perokok, mereka tidak lagi membawa rokok ke kantor,” lanjutnya.
Sebelumnya, jelas Evawaty, Pemkab Majene telah menerbitkan peraturan bupati (Perbup) terkait pelarangan keberadaan rokok pada seluruh instansi pemerintah.
Namun saat ini perbup itu tidak berjalan efektif. Sehingga Evawaty berharap usulannya itu dapat menjadi prioritas pada pembahasan prolegda tahun depan. “Kami juga tidak menampik jika yang terpenting adalah adanya kesadaran masing-masing individu untuk menaati aturan yang akan kami usulkan itu,” pintanya.
Ia juga meminta kepada seluruh pejabat agar memberikan contoh yang baik bagi stafnya masing-masing, sebab program ini sangat penting bagi kesehatan setiap orang.
Sejumlah PNS yang ditemui usai upacara mengaku menyambut baik gagasan tersebut. Hanya saja, harus ada pengawasan ketat saat penerapannya. Sebab jangan sampai hanya menjadi produk hukum yang tidak memberikan efek jera. Kelurahan Baruga sangat mendukung pelaksanaan program tersebut dengan memberikan himbauan kepada seluruh staf kelurahan untuk tidak merokok di ruangan Kantor Kelurahan Baruga. (Radar Sulbar on )

61 KK PESERTA PKH KELURAHAN BARUGA DIVALIDASI

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Majene, sejak sepekan terakhi mulai melakukan validasi data terhadap 2.166 calon peserta PKH yang tersebar di enam kecamatan. Kelurahan Baruga mendapat jatah sebanyak 61 KK yang akan divalidasi oleh fasilitator kecamatan banggae timur.
Koordinator Pendamping PKH Majene Syofian Ali menjelaskan, saat ini sebelas pendamping PKH di Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo, serta Malunda tengah melaksanakan pertemuan awal dan memvalidkan data Keluarga Sangat Miskin (KSM).
“Sebelumnya kami sudah melakukan tahapan awal, yakni sosialisi pada seluruh Kecamatan, Desa, Kelurahan, serta Fasdik dan Faskes yang menjadi mitra kerja kami,” jelasnya, Rabu 6 November.
Menurut Syofian, proses validasi dilakukan untuk mencocokkan data ril di lapangan dengan data yang dimiliki oleh para pendamping yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sebab data tersebut merupakan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan dalam beberapa tahun terakhir.
“Jumlah calon peserta PKH kami pastikan tidak akan bertambah. Justru data itu kemungkinan akan berkurang,” ketusnya.
Mereka yang memiliki data tidak valid tidak akan digantikan oleh KSM lainnya, sebab hasil validasi data tersebut harus dikirim ke pemerintah pusat. Hasil validasi data itulah, kata Syofian, yang nantinya akan menjadi rujukan pemerintah pusat dalam menerbitkan daftar calon penerima program bantuan tunai bersyarat.
PKH adalah program perlindungan sosial dalam bentuk pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin, selama rumah tangga tersebut memenuhi kewajibannya.
Bantuan tersebut meliputi dua komponen, yakni pendidikan bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah SD dan SMP. Serta komponen kesehatan yang mengakomodir ibu hamil dan nifas, serta memiliki balita usia 0 sampai 6 tahun.  ( Radar Sulbar on )

MAHASISWA UNIVERSITAS TOMAKAKA MAMUJU KKN DI KELURAHAN BARUGA

53 Desa pada delapan kecamatan di Majene menjadi lokasi Kuliah, Kerja, Nyata (KKN) 638 mahasiswa Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju.
Sebelumnya, seluruh lokasi KKN tersebut telah melalui survei P2M Unika Mamuju selama 45 hari. Seluruh peserta KKN itu akan membantu proses realisasi seluruh program yang telah disusun oleh masing-masing desa. Sehingga diharapkan terjalin sinergitas antara mahasiswa, masyarakat dan pemerintah desa.
Wakil Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, KKN merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Sehingga seluruh disiplin ilmu yang telah diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dapat diterapkan di tengah masyarakat.
“Saya harap kegiatan ini dapat melahirkan desa binaan, sehingga dapat melahirkan desa mandiri dan memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak orang untuk berkunjung ke Desa Binaan itu,” ungkap Fahmi pada penerimaan mahasiswa KKN Universitas Tomakaka Mamuju Angkatan V Ia berharap agar Unika Mamuju tidak mundur selangkah pun untuk tetap bersaing dengan beberapa perguruan tinggi lain yang mulai bermunculan, baik swasta maupun negeri.
Fahmi juga menyarankan agar pihak kampus tidak membuat program yang membutuhkan biaya banyak, sebab seluruh program hendaknya diselaraskan dengan kemampuan para mahasiswa.
“Kami sangat mengapresiasi kedatangan para mahasiswa untuk mengabdikan diri dan membantu proses pembangunan di desa yang menjadi lokasi KKN,” imbuhnya.
Kelurahan Baruga merupakan salah satu kelurahan yang terdapat lokasi KKN pada universitas tomakaka. Jumlah Peserta KKN itu sendiri adalah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang Perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki.

Rabu, 18 September 2013

KELURAHAN BARUGA PERSIAPKAN DIRI IKUTI LOMBA PELAYANAN PUBLIK

Lomba Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulbar untuk Tahun 2013 kembali dilaksanakan. Lomba tersebut diikuti oleh SKPD Kelurahan, Puskesmas hingga Dinas Dukcapil.
Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur, merupakan salah satu peserta yang sedang mempersiapkan kriteria dalam indikator kriteria dalam indikator pada lomba tersebut. Menurut Lurah Baruga, EMIL NUGRAHA,S.STP,MM ada sembilan indikator yang akan dinilai pada lomba tersebut, yang Pertama Visi-Misi dan Motto Pelayanan. Kedua, standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Ketiga, sistem mekanisme danprosedur pelayanan. Keempat, Sumber daya Manusia. Kelima sarana dan prasarana Pelayanan. Keenan, Penanganan Pengaduan. Ketujuh, Indeks Kepuasan Masyarakat. Kedelapan. Sistem Informasi Pelayanan Publik. Kesembilan, Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.
Lebih lanjut dijelaskan, dari sembilan indikator tersebut pihaknya sudah memenuhi kriteria semuanya, namun yang masih harus dipermantap yakni pada indikator sistem informasi pelayanan publik, karena pihaknya akamn mencoba membuat website internet namun kendalanya adalah anggaran yang belum memadai. Karena itu kami sangat mengharapkan bantuan dari pihak kecamatan maupun kabupaten terkait dengan pembuatan website dalam rangka mengikuti lomba pelayanan publik. Artinya paling tidak di APBD-P Tahun 2013 ada tambahan dana untuk Kelurahan Baruga untuk pembuatan website ini. Bila dilihat dari sembilan indikator yang ada, maka indikator sistem informasi pelayanan publik itu mempunyai bobot 70 sehingga sangat mempengaruhi indikator yang lain. Disisi lain, dalam hal pembagian tugas pada masing-masing seksi sudah berjalan optimal karena kelurahan baruga ini memang sudah tertata karena pada tahun - tahun sebelumnya kelurahan ini sudah terbiasa mengikuti lomba.



Selasa, 30 Juli 2013

15. SURAT KETERANGAN USAHA


14. LEGALISIR


13. SURAT PENGANTAR IZIN KERAMAIAN